BANDUNG — Perang kognitif di era saat ini tidak hanya mengkaji penyebaran berita bohong, tetapi juga menyoroti bagaimana data dan fakta dipresentasikan agar dapat memengaruhi pandangan masyarakat serta membentuk opini publik.
Isu tersebut menjadi fokus dalam acara bedah buku “Perang Kognitif: Eskalasi Digital, Demonstrasi, dan Demokrasi Indonesia 2025” yang ditulis oleh Brigjen TNI Agus Bhakti dari Kasdam III/Siliwangi. Acara ini diadakan oleh Program Pascasarjana Ilmu Politik Universitas Padjadjaran (Unpad) pada Kamis, 15 Oktober 2026, dan berlangsung di Vue Palace, Artotel Curated, Kota Bandung.
Dalam acara tersebut, sejumlah akademisi dan pengamat militer turut hadir untuk mendiskusikan tren terbaru perang kognitif yang terjadi dalam konteks sosial-politik Indonesia. Ari Ganjar Herdiansah, Kepala Program Studi Pascasarjana Ilmu Politik FISIP Unpad, mengemukakan bahwa perang kognitif dapat ditafsirkan sebagai strategi yang terencana untuk merebut serta merestrukturisasi kekuasaan.
Ia menekankan bahwa situasi dalam ruang digital tidak bisa dipisahkan dari realitas sosial yang dialami masyarakat. Kekecewaan dari permasalahan nyata, seperti pemutusan hubungan kerja dan tantangan dalam mencari lapangan pekerjaan, dapat menjadi topik yang terdistorsi menjadi opini di media sosial. Melalui proses distorsi ini, masalah yang awalnya bersumber dari pengalaman nyata dapat berubah menjadi wacana yang lebih luas, berpotensi memengaruhi cara pandang publik.
